E - Government


Ini merupakan materi V-Class Pelajaran PTSI C , Dosen Sari N.Y , Contoh Pemakaian Komputer Dalam Dunia Industri


E-GOVERNMENT



Definisi (Word Bank) :

adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti Wide Artea Network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan.


Tujuan e-Government

1. Pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa serta kesatuan dan persatuan.
2. Meningkatkan kualitas di bidang TI dan telekomunikasi
3. Membangun komunikasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan secara timabal balik.


Manfaat e-Government

1. Memperbaiki kualitas pelayanan publik sebuah kinerja pemerintahan, terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan clean government
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepa dan tepat menjawab berbagai permasalahan publik maupun global
6. Memberdayakan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang setara dan demokratis
7. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.
8. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


FAKTOR PENENTU UNTUK PENERAPAN KONSEP E-GOVERNMENT


1. Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam pelaksanaan e-Government, salah satu unsur yang penting merupakan infrastruktur telekomunikasi. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam penerapan e-Government terutama dapat dirasakan dalam pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur dan basis data untuk komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas.


2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology / ICT) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic government (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.


3. Kesiapan SDM

Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Pemerintah umumnya jarang yan memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat hnplementasi dari e-government, terutama di negara berkembang.


4. Ketersediaan Dana dan Anggaran

Pengalokasiai anggaran untuk pengembangan e-government harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisiei dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata-pamong yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan dan pengevaluasian anggaran pengembangan e-government yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis e-government dapat berjalan secara efektif.


5. Perangkat Hukum

Sebagai salah satu bidang baru dalam pemerintahan, e-Govemment masih miskin dalam hal perangkat hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini transaksi elektronik belum memiliki landasan hukum yang pasti sehingga proses layanan publik melalui transaksi elektronik sulit untuk diterapkan pada e-Government, padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak sediki yang sudah mampu.


6. Perubahan Paradigma

Teknologi informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas tools, namun yang terpenting dari e-government adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju Customer Centric sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian juga media akses (PC, Mobile Phone, PDA dll) ataupun tempat akses (Kantor, Kampus, Fasilitas Pemerintah, Warnet, Warintek, dll) yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.


HUBUNGAN DALAM E-GOVERNMENT


Ø G2C (Government to Citizens)

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai pelayanan sehari-hari.


Ø G2B (Government to Business)

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Ø G2G (Government to Government)

Meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama anta entiti-entiti negara


Ø G2E (Government to Employees)

Diperuntukkan bagi pegingkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan masyarakat.


ISU DAN MASALAH

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalai pengimplementasian e-Government, diantaranya:


ü Peraturan seputar e-Government yang cenderung masih lemah.

ü Belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi e-Govemment

ü Ketersediaan infrastruktur.

ü Kultur berbagi (sharing) informasi belum merasuk di Indonesia.

ü Kultur mendokumentasi belum lazim.