Kamis, 10 Juni 2010

Busway Pisahkan Antrean Pria dan Wanita

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Busway memisahkan antrean khusus pria dan wanita di halte busway mulai Kamis (10/6/2010) menyusul terjadinya pelecehan seksual beberapa waktu lalu.

"Pemisahan ini dilakukan bukan hanya karena terjadi pelecehan seksual, tetapi juga karena BLU ingin melakukan perbaikan," kata Manajer Pengendalian BLU Transjakarta Gunardjo di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, semua halte bus transjakarta—berjumlah 140 buah di delapan koridor—akan dibuat dua antrean.

Pengaturan itu, katanya, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan tindakan pelecehan seksual seperti yang dilakukan salah seorang penumpang pria bernama Anton kepada penumpang wanita Foni yang terjadi pada Sabtu (5/6/2010) lalu.

"Tetapi ini memang masih hari pertama, jadi pasti sosialisasinya masih belum berjalan penuh. Penumpang juga masih belum terbiasa pastinya," kata Gunardjo.

Untuk penumpang cacat, lanjut usia (lansia), anak-anak, dan orang sakit akan diarahkan untuk mengantre di antrean khusus perempuan karena dinilai akan lebih rapi dari antrean untuk pria.

Sementara bagi pria diharapkan untuk tertib di jalur antrean yang sudah disediakan.

Namun, meskipun antrean dipisahkan, di dalam bus penumpang tidak akan dipisahkan tempat duduknya. Penumpang akan dipersilakan masuk tanpa diarahkan ke kursi tertentu.

Tidak adanya pemisahan di dalam bus, dikatakan Gunardjo, karena kurang memadainya fasilitas BLU untuk melaksanakan itu karena jumlah bus yang masih kurang.

Usulan DPRD untuk menambah petugas keamanan di bus juga akan dilakukan BLU Transjakarta meskipun tidak merata.

Menurut Gunardjo, penambahan petugas akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing bus, halte, dan koridor.

"Jadi bisa saja di satu bus ada penambahan petugas, tetapi di bus lain tidak ada karena kebutuhannya berbeda," kata Gunardjo.

Sedangkan untuk usulan pemasangan CCTV (closed circuit television) di dalam bus, BLU masih harus menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD karena menyangkut pengalokasian anggaran untuk instalasi.

"Ini masalah penganggaran dana. Kalau mau dipasang CCTV, itu harus ditambah lagi alokasinya. Dan itu pasti tidak sebentar dan butuh pertimbangan banyak," katanya

Tidak ada komentar: